Kemendesa Secepatnya Ubah Permen Bum Desa

Permen Bum Desa Perlu direvisi

Potensi Desa -Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) secepatnya merevisi Peraturan Menteri No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Permen Bum Desa). Ada sejumlah pasal dalam peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan semangat UU No 6 tahun 2014.

Demikian pertimbangan Hanibal Hamidi, Direktur Pelayanan Sosial Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendesa dalam konferensi Desa Mandiri Tanpa Korupsi di SPPQT Jalan Ja’far Shodiq No 25, Kalibening, Salatiga, Sabtu (13/8).

Hanibal menunjukkan koperasi sebagai platform BUM Desa. Koperasi mengurus laba perjuangan untuk kemakmuran penduduk desa. Sementara itu, pasal 8 Permendesa No 4 tahun 2015 justru menyebutkan BUM Desa dapat membentuk unit usaha dengan platform perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro. Bentuk badan usaha itu lebih cocok untuk sektor privat.

“BUM Desa ialah pilar gres kekuatan ekonomi desa yang sebaiknya menjinjing kesejahteraan bagi seluruh warga. BUM Desa mengusung prinsip kekeluargaan dan gotong-royong,” ungkapnya.

Hanibal menambahkan hukum BUM Desa merujuk Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 perihal desa Bab X pasal 87-90. Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan perjuangan. Selain itu, laba mesti dialokasikan untuk pembangunan desa, pemberdayaan penduduk desa, dan pinjaman tunjangan untuk penduduk miskin.

“Sebaiknya desa fokus menyebarkan unit-unit usaha. Kami siap mendorong praktik baik dari pengembangan BUM desa untuk pergantian Permen,” lanjut Hanibal.

UU Desa juga mengutamakan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. Desa didorong untuk mempelopori ketahanan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Originally posted 2016-08-16 04:17:48.